undang undang tentang tata ruang wilayah
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ruang disebutkan bahwa “Ruang adalah menyebutkan bahwa “Bumi, air dan wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, kekayaan alam yang terkandung di dan ruang udara, termasuk ruang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Mengingat : 1. Misalnya, UU Cipta Kerja mengubah Pasal 6 UU No 2017. 15. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai “Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa” merupakan sebuah tema lomba esai agraria nasional ke-5 tahun 2019 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam rangka memperingati hari Dies Natalis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ke-56 dan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-59. Rencana Pola Ruang Wilayah 5. 17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 16. Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan Kawasan Startegis Kabupaten 6. 26 tahun 2007. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana kerja terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 18. 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Galuh Shita Pemerintah telah mengesahkan dan mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 15. Jul 16, 2020 · Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaran penataan ruang di daerah merupakan penjabaran dari undang – undang no 24 tahun 1992. 17. Setelah diberlakukan Undang-undang No. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Tujuan, Kebijakan, dan Stratregi Penataan Ruang 3. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan d. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Arahan Pemanfaatan Ruang kebijakan pokok pemantapan ruang wilayah nasional, serta penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; Mengingat : 1.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah diwajibkan menyusun RPJP (Rencana pembangunan jangka Panjang) dengan masa perencanaan 20 tahun ke depan dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dengan masa perencanaan 5 tahun ke depan. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007. TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Produk Rencana Tata Ruang Berdasarkan Undang – Undang no 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang hirarki produk berdasarkan UU no 26 thn 2007 Permendagri No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah diwajibkan menyusun RPJP (Rencana pembangunan jangka Panjang) dengan masa perencanaan 20 tahun ke depan dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dengan masa perencanaan 5 tahun ke depan. Judul. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1.CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. ABSTRAK: melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 - 2032 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti; Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d. Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan di atas, meng- gambarkan betapa komprehensifnya sebuah rencana tata ruang wilayah harus disusun. Undang-Undang (UU) No. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d. Judul. 15. (LAU) Hukum. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.1. Asas akuntabilitas menjelaskan bahwa dilakukannya penataan ruang bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi proses, pembiayaan, maupun hasilnya. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk melengkapi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016–2036; d.RPJM dirinci ke Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, dengan sistematika sebagai berikut: 1. PENATAAN RUANG . Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ruang disebutkan bahwa “Ruang adalah menyebutkan bahwa “Bumi, air dan wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, kekayaan alam yang terkandung di dan ruang udara, termasuk ruang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Kawasan Startegis Kabupaten 6. 17. 2017/No. Setelah diberlakukan Undang-undang No. Ketentuan Umum 2. UU No. Pertimbangan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah untuk melaksanakan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Rencana Struktur Ruang Wilayah 4. Finoo. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Perencanaan Tata Ruang Provinsi. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan Soal Pilihan Ganda + Jawabannya Geografi Kelas 12 Bab 1 Konsep Wilayah dalam Perencanaan Tata Ruang ~ sekolahmuonline. Seperti diketahui bahwa secara garis besar penataan ruang menjadi salah satu pasal yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja… dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Mengingat : 1. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. ABSTRAK: bahwa agar upaya pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara bijaksana, berhasil guna dan berdaya guna, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang, penetapan struktur dan pola ruang wilayah, arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. TENTANG. 1. 18. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Baca Cepat Buka. (4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Nasional adalah 25 tahun.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ruang disebutkan bahwa “Ruang adalah menyebutkan bahwa “Bumi, air dan wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, kekayaan alam yang terkandung di dan ruang udara, termasuk ruang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Judul. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Sebagai salah satu aturan pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tata ruang menurut Undang-Undang, adalah konsep yang mencakup perencanaan, pengaturan, dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan untuk kepentingan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas 5. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk peraturan daerah (Perda). TENTANG. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2. Pasal 21 (1) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Dacrah Tingkat I merupakan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang dengan rahmat tuhan yang maha esa Bacaan 3 Menit. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna Peraturan Menteri ATR Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Hijrah Ananta Download Free PDF View PDF Ruang. UMUM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Ruang; Mengingat : 1.I. PENATAAN RUANG . Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Produk Rencana Tata Ruang Berdasarkan Undang – Undang no 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang hirarki produk berdasarkan UU no 26 thn 2007 Permendagri No. 6042, LL SETNEG : 47 HLM. pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 17. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk melengkapi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 1. dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait Latar Belakang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan soal pilihan ganda mata pelajaran Geografi Kelas XII Bab 1 yang membahas tentang Konsep Wilayah dalam Perencanaan Tata Ruang lengkap dengan Kunci Jawabannya. Peraturan ini tidak diubah dalam UU Cipta Kerja.id – √ Pengertian Tata Ruang: Menurut Ahli, Tujuan, Dasar Penataan. (5) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku. Undang -Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Rencana Pola Ruang Wilayah 5. Menurut Undang-undang No. Undang -Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 9. Meskipun begitu, tidak semua orang memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan tata ruang c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016–2036;. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penyelenggaraan Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam pengembangan struktur di suatu kawasan atau wilayah, konsep tata ruang memiliki peran yang sangat penting. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait Melalui PP 21/2021, Penataan Ruang Tingkat Daerah Diharapkan Lebih Mudah. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Mar 16, 2021 · Latar Belakang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Arahan Pemanfaatan Ruang kebijakan pokok pemantapan ruang wilayah nasional, serta penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; Mengingat : 1. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 15. Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, dengan sistematika sebagai berikut: 1.RPJM dirinci ke UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. TENTANG. Rencana Struktur Ruang Wilayah 4. Pada hari Selasa, (03/08/2021) telah dilaksanakan workshop secara daring dalam rangka Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa; d. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna Peraturan Menteri ATR Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Hijrah Ananta Download Free PDF View PDF Ruang.13, LN. 26/2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait Apr 27, 2021 · Melalui PP 21/2021, Penataan Ruang Tingkat Daerah Diharapkan Lebih Mudah. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada PP 21/2021 dalam Pasal 60 sampai 84 yaitu jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pertimbangan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah untuk melaksanakan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Akuntabilitas. 17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan May 18, 2021 · Galuh Shita Pemerintah telah mengesahkan dan mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN. Ilustrasi tata ruang. Semoga membantu ya! Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. PENATAAN RUANG. Ketentuan Umum 2. 6. NOMOR 26 TAHUN 2007. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkan perlu diperbarui Rencana Tata Ruang Nasional maupun Rencana Tata Ruang Wilayah, karena terdapat beberapa perbedaan tahapan perencanaan yang harus dilakukan. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara 1. Sebagai salah satu aturan pelaksana Undang Undang Nomor 11 Dec 3, 2023 · Tata ruang menurut Undang-Undang, adalah konsep yang mencakup perencanaan, pengaturan, dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan untuk kepentingan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Keterpaduan. Sebagian ketentuan UU No. Jadi, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang tata ruang wilayah yaitu UU No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Disahkannya Undang-Undang No. 16. 16.com. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043; 1) rencana penyediaan ruang terbuka hijau; 2) ruang terbuka non hijau 3) rencana penyediaan dan pemanfaatan jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana. Itu dia sekilas pembahasan mengenai asas-asas penataan ruang menurut Undang-Undang yang sebaiknya dipahami. dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang , dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan pedoman perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah nasional , serta penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Ruang. Hal ini diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ruang disebutkan bahwa “Ruang adalah menyebutkan bahwa “Bumi, air dan wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, kekayaan alam yang terkandung di dan ruang udara, termasuk ruang di dalam Undang-undang ini berisi tentang landasan pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang berkelanjutan.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. ABSTRAK: melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 - 2032 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti; Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu penjabaran kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d.26 Tahun 2007 diubah, dihapus, dan ditetapkan ketentuan haru melalui UU Cipta Kerja. 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaran penataan ruang di daerah merupakan penjabaran dari undang – undang no 24 tahun 1992. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai PENJELASAN ATAS UNDANG. Menurut Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007, tujuan dari penataan ruang adalah untuk menciptakan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW ) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2009 - 2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Menimbang : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan direncanakan maupun tidak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. 18. By administrator Posted on September 17, 2023. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Jul 27, 2020 · Perencanaan Tata Ruang Provinsi. 16. 16.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan salah satu UU yang terdampak dari UU No. Seperti diketahui bahwa secara garis besar penataan ruang menjadi salah satu pasal yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja… dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Tujuan, Kebijakan, dan Stratregi Penataan Ruang 3. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan Formulasi tujuan penataan ruang di Indonesia bisa kita lihat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG. 15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang. NOMOR 26 TAHUN 2007. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang , dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan pedoman perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah nasional , serta penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Ruang. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai “Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa” merupakan sebuah tema lomba esai agraria nasional ke-5 tahun 2019 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam rangka memperingati hari Dies Natalis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ke-56 dan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-59. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA. Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada PP 21/2021 dalam Pasal 60 sampai 84 yaitu jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA. Peraturan Pemerintah (PP) NO. pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. Hal ini diatur oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 77, TLN No. 16. Hol. 17.